Inspired By Muhammad

Tidak ada yang lebih umat Islam cintai setelah Allah SWT kecuali RasulNya yang bernama Muhammad dan bergelar Al-Amin sejak mudanya.

http://www.youtube.com/watch?v=MAcWuFHqlL0

Read More

Sumpah Pemilu=Semangat Sumpah Pemuda

Clipping Dari Antara News

Banjarmasin penyelenggara dan peserta pemilu tahun 2014 diminta jangan curang' ujar aliansi Pemantau pemilu independen kalimanta selatan dibanjarmasin senin

Penyelenggaraan dan peserta pemilu hendaknya melaksanakan pemilu dengan cara yang berkualitas dan berwibawa" lanjut aliansi pemantau pemilu indeprenden appi tersebut dalma peringantan hari sumpah pemuda di halamna kantor kpu provensi kalimantan selatan tahun 2013.

Didamping ketua divisi teknis penyelenggaraan kpu tingkat provinsi tersebut M Riiza Jihadi, appi kalsel membacakan "sumpah pemilu bukan sumpah pemuda  dihalaman kantor kpu itu

Koordinator Appi kalsel Muhith Afift Sh mh mengatakan sumpah pemilu ini dilaksanakan untuk memperingati moment sumpah pemuda yang ke-85 tahun.

Menutut dia, sumpah pemuda merpakan komitmen para pemuda pada 3ahun 1928 untuk bersatu menuju indonesia merdeka , sedangkan sumpah pemilu untuk menagih komitmen penyelenggara dan peserta pemilu.

Komitmen tersebut yaitu melaksanakan pemilu tanpa kecurangan, tanpa politik uang dan dilaksanakan dengan jujur.

Lanjut dosen luar biasa fakultas hukum unlam Universitas negri unlam banjarmasin itu. Karena, ungkapnya sudah banyak hasil pemilu yang berakhir di mahkamah konstitusi mk sebab kecurangan dalam penyelenggaraan maupun peserta pemilu Bahkan di beberapa provinsi lain ada anggota kpu yang dipecat karena terlibat dan terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran, lanjut direktur komunitas untuk demokrasi lkomdek kalsel tersebut

Isi sumpah pemili dari appi kalsel tersebut

1 kami putra dan putri indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air tanpa kecurangan

2 kami putra dan putri indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa tanpa politik uang

3 kami putra dan putri indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa kejujuran

Ketika di konfirmasi sesudah menemui menemui aktivis appi tersebut M.Riza Jihadi menyatakan inisiatif APPI itu patur diapresiasi sebab bagian dari dukungan masyarakat untuk pemilu yang berkualitas.

Kami sebagai penyelenggara pemilu setuju dengan poin-poin sumpah pemilu dan mendukung gerakan moral para pemuda tersebut tandasnya

Editor Imam Hanafi

Read More

“Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi’ah di Indonesia”

Beberapa waktu yang lalu telah diposting berita gembira tentang akan terbitnya sebuah buku yang disusun oleh MUI Pusat guna memberikan penjelasan kepada ummat Islam di Indonesia tentang hakikat dari sekte/firqah/aliran Syi’ah, buku ini sekaligus merupakan jawaban dari pertanyaan berbagai pihak tentang kejelasan sikap MUI terhadap aliran sesat bahkan kufur ini.

Alhamdulillah, kini buku tersebut telah terbit dengan judul “Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi’ah di Indonesia” yang disusun oleh Tim Penulis MUI Pusat yang merupakan gabungan dari Komisi Fatwa dan Komisi Pengkajian MUI Pusat.

Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi’ah di Indonesia

Setidaknya ada empat tujuan utama dari diterbitkannya buku ini, sebagaimana disebutkan dalam kata pengantar buku ini :

• - Pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syi’ah
• - Bayan/penjelasan resmi dari MUI dengan tujuan agar umat Islam tidak terpengaruh oleh faham Syi’ah
• - Menghindarkan NKRI dari bahaya Syi’ah yang dapat mengganggu stabilitas dan keutuhannya.
• - Menjaga ukhuwah dan membendung upaya-upaya untuk mendakwahkan ajaran Syi’ah di Indonesia

Namun, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita diantaranya oleh Al-Imam Asy-Syafi’i, beliau berkata tentang orang-orang Syi’ah/Rafidhah :

 لم أر أحدا من أصحاب الأهواء أكذب بالدعوى وأشهد بالزور من الرافضة

Saya belum pernah melihat seorangpun dari pengikut hawa nafsu (Islam sempalan) yang paling suka berdusta dan paling suka bersaksi palsu, lebih dari orang Rafidhah (Syiah).

Meskipun buku ini jelas-jelas ditulis oleh Tim Penulis MUI Pusat dan direstui oleh Dewan Pimpinan Majelsi Ulama Indonesia (MUI), dilengkapi pula dengan pernyataan tokoh Umat Islam Nasional tentang ajaran Syi’ah, meskipun demikian masih ada saja orang-orang Syi’ah/Rafidhah yang tanpa malu-malu mengatakan bahwa nama MUI dicatut dalam penulisan buku ini. Artinya, menurut mereka buku yang ditulis ini tidak mewakili sikap MUI yang sebenarnya.

Pernyataan dusta mereka ini kembali mengingatkan kita akan sebuah peristiwa beberapa waktu yang lalu. Ketika itu tersebar fatwa bahwa Ketua MUI mengatakan Syi’ah adalah bagian dari Islam, atau Syi’ah Tidak Sesat, atau yang semakna dengan itu yang intinya ingin menyebarkan dusta ke tengah ummat bahwa Syi’ah tidak sesat. Kemudian terbukti bahwa penyebar fatwa tersebut adalah kaum Rafidhah Pendusta ini, dan setelah diselidiki ternyata yang dikatakan sebagai Ketua MUI pun adalah seorang Syi’i yang menyusup ke tubuh MUI.

Dengan membaca buku ini akan tampat lebih jelas bagi pembaca bahwa inilah sikap MUI yang sebenarnya, dituangkan dalam buku kecil ini. Inilah sikap MUI terhadap sekte Syi’ah Rafidhah.  Selamat Membaca!

Download di
https://www.dropbox.com/s/mtl22kzdwk9acxn/buku-panduan-mui-mengenal-mewaspadai-penyimpangan-syi-ah-di-indonesia.pdf

Keywords: Syi'ah; Shia; Syiah; Sampang; Puger; IJABI; ABI; Ahlulbait
Language: Indonesian

Read More

MK (Madrasah KAMMI) 1 No.4

16 November 2013
Alhamdulillah sudah terlakasana Madrasah KAMMI 1 atau sering disinngkat engan MK 1 yang diprogramkan pelaksanaannya rutin dua minggu satu kali. agenda ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas kader.

agenda ini juga dilaksanakan agar menumbuhkan jiwa-jiwa kritis mahasiswa yang sekarang ini mulai disuguhkan dengan kehidupan yang bebas dan disuguhkan dengan paham-paham yang jauh dengan kebiasan, prilaku dan budaya bangsa

harapannya agenda ini merupakan salah satu agenda yang rutin dilaksanakan dan memberikan dampak positive bagi mahasiswa yang mengikuti agenda ini.

"Berikan aku 1000 tua maka akan ku goncang semeru dan berikan aku 10 Pemuda akan ku goncangkan dunia"
--|Soekarno|--

Read More

KAMMI Siap Kawal Pemilu 2014 Hingga ke Pelosok

dakwatuna.com – Bandung. Pemilihan Umum 2014 akan menjadi agenda paling penting bagi perubahan nasib bangsa. Pada momentum tersebut, Indonesia tidak hanya akan memilih para anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah, tetapi juga presiden baru.

Untung menyikapi momentum tersebut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar Konsolidasi Nasional bertajuk MUKERNAS 2013 KAMMI di Bandung pada tanggal  6-10 November 2013. Acara tersebut dihadiri dari 170 pimpinan KAMMI di seluruh Indonesia.

“Lewat konsolidasi nasional ini kami ingin menyamakan frekuensi gerakan. KAMMI siap mengawal pemilu 2014 hingga ke pelosok negeri,” kata Andriyana, Ketua Umum PP KAMMI, Minggu (10/11).

Acara tersebut mengambil tema besar “Konsolidasi Pemuda untuk Menyelamatkan Kepentingan Nasional Indonesia (National Interest)” ini merupakan agenda strategis bangsa menghadapi suksesi kepemimpinan nasional.

“Dari sisi keamanan, Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang ancaman konflik sosial dan masalah keamanan Internasional. Sementara di sisi kesejahteraan, lebih dari 30 juta warga Indonesia masih di bawah garis kemiskinan,” papar Andriyana.

Problem itu, lanjut Andriyana, sangat ironis karena Indonesia adalah negara yang kaca dari segi sumber daya alaman sumber daya manusia.

Karena itu, Konsolidasi Nasional ini mendorong Pemilu sebagai momentum untuk melahirkan para pemimpin bangsa yang memiliki serta visi yang jelas untuk kepentingan masyarakat Indonesia. “Di samping itu, KAMMI juga mendesak partai politik untuk menjalankan fungsi pendidikan politik dan pencerdasan kepada masyarakat, bukan transaksi atau pembohongan,” jelas Andriyana.

Konsolidasi Nasional ini juga memutuskan untuk mengawal sistem dan instrumen Pemilu untuk bekerja secara akuntabel dan jujur pada penyelenggaraan Pemilu 2014.

“KAMMI mendorong agar seluruh elemen bangsa dapat menjadikan Pemilu sebagai ajang pencerdasan dan perbaikan, bukan transaksi kekuasaan semata,” tutup Andriyana. (Andriyana/ded/dakwatuna)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/11/11/41999/kammi-siap-kawal-pemilu-2014-hingga-ke-pelosok/#ixzz2kRX6JLaP 
Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook

Read More

Bang Fahri Hamzah rapat Timwas KPK

afwan admin tidak dapat melinkkan langsung ke Video Asli yg lengkap, akan tetapi admin memberikan link URL langsung.
ini link dibawah yang  insyaAllah membuka dan menambah wawasan kita sebagai lembaga Muslim Negarawan.
Mari pahami dan hayati bersama...
selamat menonton
Judul Video @youtube

Fahri Hamzah dalam RDP Komisi III dengan KPK 27 Juni 2013

http://www.youtube.com/watch?v=ePHgH2ag9bk

keyword : regulasi, transparan, demokrasi,

Read More

MUKERNAS KAMMI 2013

Read More

Parlemen Pemuda

Balikpapan Acara perlemen pemuda yang digagas oleh kementrian pemuda dan olahraga ini  untuk menjadi wadah melihat bakat-bakat pemuda yang sekarang ini dalam bidang sosial dan politik. 

Forum parlemen pemuda yang dilaksanakan selama lima hari ini tentunya menjadi sarana yang positif bagi pemuda Republik ini insyaAllah.

Peserta terbaik dalam kesempatan ini didapatkan dan diraih oleh kader KAMMI Komisariat IAIN Antasari tak lain dan tak bukan adalah Akh Muhammad Habibi yang merupakan mahasiswa Fakultas Ushuludin yang duduk di jurusan Tafsir Hadis.

Kita sebagai warga Indonesia tentunya berharap kedepannya Indonesia akan mempunyai pemimpin yang dapat mewujudkan Negara yang diharapkan oleh ummat negara yang baldatun thoyyibatun wa rabbun gofur.

Amin ya rabbal alamin

Berita terkait

====================================================

BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id - Sebanyak 50 pemuda dari berbagai daerah di Pulau Kalimantan dan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengikuti acara Pengembangan Parlemen Pemuda Angkatan ke III tahun 2013, Selasa (29/10) di Hotel Le Grandeur Balikpapan.

Kegiatan ini digagas oleh Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), yang mengambil tema "Mewujudkan pemuda sebagai agen perubahan menyongsong ASEAN community".

Hadir sebagai pembicara yakni Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong, Ketua Badan Kehormatan DPRD Balikpapan Syafruddin, Ketua Komisi I Sonhaji, Sekretaris Komisi I Riza Permadi, Ketua Komisi II Patly Parakkasi, dan Anggota Komisi I Muhammad. Acara ini dipandu Drs H Wiroto selaku Kepala Bidang Pendayagunaan pada Asdep Kepemimpinan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kemenpora.

Para narasumber banyak membahas kapasitas di bidang kepemimpinan serta peran pemuda dalam mengisi perubahan. Ketua DPRD Balikpapan yang tampil sebagai pembicara kunci mengatakan, saat ini pemuda Indonesia harus terjun langsung dalam membuat perubahan, bukan hanya mengkritik pemerintah.

Menurutnya, apatisme politik akan menciptakan politik yang tidak baik. Pasalnya, para wakil di parlemen bukanlah mereka yang benar-benar terpilih untuk mewakili rakyat, melainkan mewakili mereka yang tidak apatis. "Bila ingin membuat perubahan, kita harus peka politik, dan turut aktif dalam proses politik baik sebagai pemilih maupun yang dipilih," ujar lelaki yang akrab disapa ABS ini.

Lebih lanjut, ABS menambahkan pemuda adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bangsa, meski kenyataannya masih banyak pemuda yang diperalat. Karena itu, dalam menyikapinya pemuda harus diberi pemahaman nasionalisme agar menjadi manusia yang amanah dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan Negaranya.

"Posisi bangsa ini harus kuat dalam menyongsong ASEAN community, dan pemuda sebagai salah satu bentengnya. Kalau persatuan dan pertahanan kita saja lemah maka akan terjadi penjajahan di semua lini, baik dari aspek sosial budaya, ekonomi, dll," ujarnya.

Sementara itu, penanggungjawab kegiatan yang juga menjabat Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Program Pengembangan Pemuda pada Asdep Kepemimpinan Pemuda Kemenpora, Riyanto mengatakan, program parlemen pemuda kini sudah memasuki tahun kedua. Selama kurun 2013, ada tiga angkatan yang dibentuk. Dimana angkatan I digelar di Bandung (mewakili Indonesia Barat), angkatan ke II di Makassar (mewakili Indonesia Timur), dan angkatan ke III di Balikpapan (mewakili Indonesia Tengah).

"Pesertanya kita ambil dari perwakilan 33 provinsi, dari unsur organisasi kepemudaan maupun mahasiswa yang aktif di BEM atau organisasi ekstra kampus, yang berusia 20-30 tahun," ujarnya.

Diharapkan, parlemen pemuda ini nanti bisa menjadi mitra DPRD dan DPR RI dalam mengadvokasi kebijakan sekaligus wadah pendidikan politik mengenai sistem parlemen di Indonesia. "Jadi mereka nanti bisa menyampaikan kepada siapa aspirasi itu disalurkan, harus tahu mekanismenya, jadi tidak asal bunyi. Karena mereka ini sebagai kader bangsa yang wajib tahu tentang penyelenggaraan Negara sendiri," terangnya.

Jika memungkinkan, parlemen muda Indonesia juga akan diutus menjadi parlemen di tingkat ASEAN untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi serta pembangunan nasional dan ASEAN secara keseluruhan.

Gerakan ini juga dibentuk berdasarkan optimisme pemuda bahwa politik tidak hanya dipelajari dalam bentuk tulisan, buku atau kuliah. Sebaliknya, politik harus diimplementasikan langsung dalam aktivitas politik dan proses demokrasi secara menyeluruh di kalangan anak muda.

"Di Filiphina parlemen muda ini sudah menjadi aturan pemerintah. Jadi mereka ikut menyusun anggaran, sharing dengan DPRD dan DPR Pusat disana. Kita berharap bisa belajar banyak seperti Filiphina," urainya. (*)

Penulis: Syaiful Syafar

Editor: Sumarsono

“Saat muda, saat membuat sejarah!“ demikian seruan Iwan Prasetyawan sebagai pembicara dialog peka dalam roadshow ke-sembilan Parlemen Muda Indonesia di Balikpapan. Menurut penulis buku “9 summers, 10 Autumns“ ini, pada akhirnya pemuda lah yang dapat membawa perubahan dan perbedaan dengan semangatnya. Momentum pergerakan Indonesia 1908, sumpah pemuda 1928, proklamasi kemerdekaan 1945 hingga gerakan reformasi 1998 adalah gerakan-gerakan yang dibawa oleh pemuda Indonesia. Hampir semua perubahan penting dalam kenegaraan Indonesia digerakkan oleh kaum Muda. Inilah semangat yang sejatinya melandasi intelektualitas muda yang ada pada hari ini.

Pada awal acara, Dr. Hetifah – anggota DPR RI – memberi sambutan hangat kepada gerakan Parlemen Muda Indonesia. Dr. Hetifah menekankan pentingnya peranan masyarakat, termasuk pemuda sebagai calon pemimpin bangsa, untuk ikut terlibat dalam proses legislasi dan perpolitikan nasional sebagai pengawas dan pembangun aspirasi masyarakat. Hal ini penting agar produk legislasi yang representatif dan pro-rakyat dapat diciptakan, ditengah dinamika kehidupan masyarakat.

Dihadiri oleh 223 peserta roadshow yang tidak hanya berasal dari Balikpapan, tetapi juga Samarinda dan kota lainnya di kalimantan Timur, Roadshow ini juga terdiri dari dialog Peka – Pahami – Putuskan. Setelah dialog peka yang diisi oleh Iwan Setyawan, dialog pahami dilanjutkan dengan penjelasan peranan parlemen dan masyarakat oleh Niwa Dwitama. Di bagian akhir, Sirly Nasir memimpin sesi putuskan melalui kampanye edukatif dengan isu tentang kehutanan (Topik Komisi VI DPR). Dalam kampanye tersebut, peserta terpilih terlihat begitu antusias dan membara dalam menyuarakan kondisi Kalimantan Timur seperti pembabakan liar hutan, lahan tambang milik asing yang ada di Kaltim dan seberapa penting rancangan UU pengawasan yang tegas harus diterapkan dengan senergitas antar-institusi pemerintah. Panitia lokal, roadshow officer, dan hadirin terpukau melihat semangat dan penyampaian kampanye yang dibawakan oleh perserta kampanye edukatif. – Niwa Dwitama

===================================================

Read More

Kemensos RI : KAMMI Mesti Bergerak di Social Welfare

BANDUNG-Temu Kader Nasional KAMMI yang digelar sejak Rabu (6/11) kemarin di Wisma BBPPK Lembang, Bandung menghadirkan beberapa tokoh di antaranya dari Kementerian Sosial RI, dalam hal ini Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan (Kabag. Diklat), Dr. Ir. R. Harry Hikmat, M.Si.

Dalam pemaparannya, Harry menyatakan bahwa semestinya KAMMI sudah tidak melulu berada di ranah politic interest saja.

“Ke depannya diharapkan kader KAMMI tidak hanya bergerak di politic interest, juga di social welfare interest,” tutur Harry di hadapan para perwakilan kader KAMMI wilayah dan daerah.

Kemensos berjanji akan menggandeng KAMMI jika KAMMI serius dalam hal penyejahteraan masyarakat Indonesia.

Diskusi dengan Kemensos RI ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan Sidang Pleno I di Komisi 2 yang membahas Gerakan kemasyarakatan KAMMI sebagai pengabdian KAMMI dan pembangunan basis gerakan masyarakat untuk bersama mengawal agenda national interest.

Temu kader nasional KAMMI ini akan berjalan selama lima hari hingga Minggu (10/11) nanti.

Humas PP KAMMI

Comments are closed.

Read More

Konsolidasi Nasional, KAMMI Angkat Tema ‘National Interest’

Bandung – Organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan konsolidasi nasional lewat Mukernas 2013. Acara yang akan berlangsung 5 hari sampai 10 November 2013 itu mengangkat tema “Konsolidasi Pemuda Untuk Menyelamatkan Kepentingan Nasional Indonesia (National Interest). Pembukaan acara tersebut berlangsung Rabu (6/10/2013) malam di Gedung Sate, Jawa Barat.

“Tema yang akan kita bahas dalam Mukernas ini adalah National Interest, kepentingan nasional bangsa Indonesia,” kata Ketua Umum PP KAMMI, Andriyana saat memberi sambutan, Rabu (6/10/2013).
Andriyana menjelaskan bahwa untuk ikut andil dalam National Interest, kader KAMMI haruslah memiliki kompetensi. Dengan kompetensi individu itulah, lanjut Andriyana, kader KAMMI akan memiliki nilai yang patut dibanggakan.

“Kemudian yang terpenting adalah bagaimana kader KAMMI mampu melakukan mobilisasi vertikal sehingga akan berguna dan bisa berkontribusi untuk Indonesia,” papar Andriyana.

Acara yang akan perlangsung di Balai Kemenakertrans, Lembang itu dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat DR H Ahmad Heryawan, Lc. Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Aher memberi semangat dan pesan kepada kader KAMMI.

“Yang belum pernah memimpin dunia adalah Indonesia,” kata Aher.

Karena itu, Aher pun yakin kader KAMMI mampu membawa negeri ini untuk memimpin dunia. Aher juga berpesan agar para kader KAMMI menjadikan KAMMI sebagai gerakan intelektual yang diisi oleh anak-anak muda yang cerdas dan terdidik.

“KAMMI harus menjadi gerakan yang profesional dengan kompetensi yang tinggi. KAMMI harus menjadi gerakan yang mampu mengusung ide-ide dan gagasan besar,” tandas Aher.

Acara Mukernas 2013 ini dihadiri oleh para pimpinan KAMMI di provinsi, kota dan kabupaten seluruh Indonesia.

-Humas PP KAMMI-

Comments are closed.

Read More

Mahasiswa Demo Boediono

BANJARMASIN — Peringatan 15 tahun reformasi yang jatuh hari kemarin (21/5) terasa berbeda. Sebab, satu pekan lagi Wakil Presiden RI Boediono akan datang ke Banjarbaru, 30 Mei. Dan mahasiswa sudah menggelar pemanasan untuk menyambutnya. 
“Lima miliar rupiah diambil dari anggaran daerah kita hanya untuk menyambut koruptor seperti Boediono, jangan lupakan Century!” kata Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel, Laivan Shuffy Irwani. 
Di tengah hujan gerimis, KAMMI menggelar aksi di bundaran kantor pos, jalan Lambung Mangkurat, kemarin sore. Selain menolak kedatangan Boediono, aksi itu juga untuk memperingati 105 tahun hari kebangkitan nasional. 
Tak hanya menggelar orasi, mereka juga membawa pakaian jemuran dari karton yang ditulisi berbagai kasus yang selama ini belum kunjung tuntas diungkap. Sebut saja kasus Hambalang, BLBI, dan praktik mafia pajak.
Tidak sekadar menggaungkan isu nasional seperti pemakzulan SBY-Boedi dan penuntasan kasus korupsi, mereka juga mengusung isu lokal. Apalagi kalau bukan isu batubara. 
Dalam pantauan KAMMI, 73 persen produksi batubara Kalsel dikirim untuk kebutuhan luar negeri. Sisanya, 27 persen untuk dalam negeri, itu pun kebanyakan untuk kebutuhan energi dan industri di pulau Jawa. Tercatat, dari 1990 desa di Kalsl, 162 diantaranya belum menikmati listrik. 
“Pemerintah harus bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan enegeri listrik, BBM, dan bagi hasil sumber daya alam. Kami menuntut otonomi khusus bagi Kalimantan,” tegas Laivan. 
Aksi ini lalu ditutup dengan doa bersama, lesehan di atas jalan raya. Pantauan Radar Banjarmasin, meski sempat sedikit mengganggu arus lalu lintas, aksi berjalan tertib. (fud) 

http://www.radarbanjarmasin.co.id/berita/detail/48453/mahasiswa-demo-boediono.html

Read More

Panduan Kerja Nasional : Manifestasi Visi Gerakan KAMMI

Adhe Nuansa Wibisono, S.IP[1]

Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan PP KAMMI

Kajian Terorisme dan Keamanan Internasional FISIP UI

Anggota Biasa KAMMI

Jakarta, Selasa 2 Juli 2013

Penilaian dengan Hati

Apa yang membuat arahan kerja-kerja organisasi dapat menjadi terukur dan terarah? Pikiran kita kemudian beralih kepada visi, sebuah organisasi dibentuk atau didirikan dengan sebuah visi besar yang menyertainya. Jika kita berbicara sebuah visi gerakan lalu bagaimana caranya kita dapat mewujudkan visi gerakan itu menjadi sesuatu yang dapat diterapkan, kemudian dapat diukur secara rigid dan mendetail? Pada mulanya penulis melihat adanya suatu kegamangan yang terlihat pada organisasi KAMMI, tepatnya pada level struktur kepengurusan Pusat. Ketika itu pada bulan maret 2011, di kota Banda Aceh, penulis dan kawan-kawan dari KAMMI Daerah Sleman dan KAMMI Wilayah Yogyakarta menghadiri Muktamar VII KAMMI.

Saat itu proses muktamar mulai memasuki masa-masa penilaian Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Pusat (LPJ PP) KAMMI. Keanehan mulai dirasakan ketika para muktamirin harus memberikan penilaian kepada kinerja kepengurusan Pusat kala itu, satu pertanyaan kemudian mengemuka, “bagaimana mekanisme melakukan penilaian LPJ PP KAMMI?”. Terjadi keriuhan diantara muktamirin menanggapi pertanyaan tersebut, muncul banyak opsi untuk melakukan penilain terhadap LPJ tersebut. Sampai-sampai ada guyonan, “sebaiknya kita melakukan penilaian dengan hati saja, jadi antum menolak atau menerima LPJ tersebut berdasarkan penilaian subyektif delegasi daerah”.

Sebenarnya penyebabnya sederhana saja, penulis melihat mengapa para muktamirin  mengalami kebingungan dalam melakukan penilaian LPJ, dikarenakan tidak adanya suatu mekanisme penilaian yang baku yang ditetapkan dalam sebuah indikator-indikator keberhasilan yang parameter penilaiannya bersifat kuantitatif, dengan angka-angka yang bisa diukur. Problem ini pun disadari juga oleh delegasi daerah dan wilayah KAMMI Yogyakarta yang kemudian memberikan usulan bahwa LPJ ini harus dinilai dengan sebuah indikator kuantitatif yang terukur dan kemudian diberikan persentase keberhasilan. Akhirnya usulan itupun diterima oleh para muktamirin dan menjadi alat ukur yang digunakan dalam proses penilaian LPJ tersebut.

Pada saat itu Pengurus Pusat KAMMI Periode 2009-2011 telah melakukan suatu perumusan Panduan Kerja Nasional (PKN) yang telah mencakup beberapa bidang bahasan seperti : Organisasi, Kaderisasi, Jaringan Gerakan, Sosial Politik dan Administrasi Keuangan. Pembahasan yang cukup detail juga terdapat dalam poin, “Terbinanya kader baru sejumlah 10.000 AB 1, 5000 AB 2, 2000 AB 3”, “terciptanya 10 KAMMI Wilayah, 50 KAMMI Daerah, 275 Komisariat”[2], “Terbentuknya Tim Pengkader di semua level”, dan “Terbitnya buku manhaj kaderisasi”.[3] Walaupun masih banyak ditemui beberapa poin yang sifatnya cukup normatif dan agak kesulitan jika kita akan melakukan suatu pengukuran yang sifatnya kuantitatif, seperti terdapat dalam poin, “Terlibat aktif dalam interaksi antar gerakan mahasiswa”, “Membangun tradisi intelektual dengan menumbuhkan tradisi membaca, menulis, dan diskusi di kalangan kader”, dan “Memulai impelementasi distribusi fungsi struktural dengan rapi”.[4]

Berkaca dari pengalaman tersebut penulis akhirnya menyadari adanya celah kelemahan dalam KAMMI, yaitu belum optimalnya suatu panduan kerja nasional yang detail dan terukur dan kemudian dijadikan sebagai acuan secara nasional bagi level kepengurusan KAMMI di Wilayah dan Daerah untuk menyusun targetan kerja di wilayah dan daerah. Hal ini kemudian yang direkomendasikan oleh delegasi Yogyakarta agar seharusnya : KAMMI memiliki suatu Panduan Kerja Nasional agar dapat menjadi acuan bagi seluruh wilayah dan kemudian memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan kuantitatif. Ketika itu usulan ini menjadi salah satu rekomendasi hasil muktamar VII yang harapannya sudah dapat diwujudkan pada Mukernas I KAMMI periode 2011-2013.

Penyatuan Kesadaran

Berbicara visi gerakan KAMMI yaitu sebagai “Wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami” [5], penulis menyadari bahwa seharusnya visi gerakan ini kemudian harus diturunkan secara bertahap melalui beberapa proses yaitu misi, perencanaan strategis 10 tahunan, panduan kerja nasional dan kemudian program kerja. Artinya para kader di dalam organisasi KAMMI ini harus belajar untuk memahami apa keterkaitan antara visi gerakan dengan program kerja riil yang mereka lakukan di lapangan. Menjaga semangat pencapaian visi itu yang kemudian menjadi suatu hal yang penting dilakukan. Menjadi tanggung jawab para elite pengurus pusat KAMMI agar para aktivis KAMMI di seluruh Indonesia dapat memahami kesinambungan antara visi, misi, renstra, panduan kerja nasional hingga berwujud menjadi program kerja yang dilaksanakan baik di tingkat wilayah, daerah dan komisariat.

Pada dua tahun belakangan ini penulis menemukan beberapa contoh kasus ada beberapa wilayah dan daerah[6] yang belum memahami nalar Panduan Kerja Nasional, sehingga kemudian program-program kerja yang disusun di wilayah dan daerah tersebut tidak disandarkan pada perumusan Panduan Kerja Wilayah dan Panduan Kerja Daerah. Ternyata permasalahan ini berlanjut hingga ke tingkatan komisariat, dikarenakan tidak adanya Panduan Kerja Wilayah dan Panduan Kerja Daerah, kemudian teman-teman komisariat pada daerah tersebut juga tidak menggunakan Panduan Kerja Komisariat sebagai dasar penyusunan program kerja mereka di tingkatan komisariat. Pertanyaan yang kemudian muncul di benak penulis adalah, dari referensi apa kemudian wilayah, daerah dan komisariat tersebut menentukan program kerjanya? Capaian-capaian organisasi yang ditargetkan tersebut dilakukan untuk memenuhi tujuan apa? Jika program kerja yang disusun tidak disandarkan pada Panduan Kerja Nasional maka yang terjadi adalah program-program kerja yang dilakukan di wilayah, daerah dan komisariat tersebut tidak memiliki relevansi dengan pemenuhan poin-poin keberhasilan yang telah ditentukan dan ditargetkan secara nasional.

Sederhananya seperti ini, misalkan kita menyepakati bahwa poin, “Terbinanya kader baru sejumlah 10.000 AB 1, 5000 AB 2, 2000 AB 3” adalah salah satu hal yang harus dipenuhi dalam Panduan Kerja Nasional, artinya seluruh level pengurus KAMMI , baik wilayah-daerah-komisariat, secara bersama-sama menjadikan target rekrutmen ini sebagai kerja kolektif. Secara nasional sudah disepakati bahwa target rekrutmen adalah 10.000 AB 1, kemudian target ini dibagi secara proporsional kepada seluruh wilayah sesuai dengan kapasitas rekrutmen masing-masing wilayah. Misalkan wilayah Aceh ditargetkan 800 AB 1, wilayah Sumut 1000 AB 1, wilayah Sumbagsel 1000 AB 1, wilayah Megapolitan 800 AB 1, wilayah DIY 800 AB 1, dst. Kemudian targetan wilayah ini diturunkan kembali kepada level daerah sesuai dengan proporsi daerah, misalkan tiga daerah di Yogyakarta yaitu daerah Kota 250 AB 1, daerah Bantul 250 AB 1, dan daerah Sleman 300 AB 1. Penurunan target ini berlangsung hingga level komisariat yang kemudian menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan daurah marhalah (DM) I, yang menjadi sarana perekrutan KAMMI di berbagai universitas yang ada di seluruh Indonesia.

Dengan adanya proses penahapan yang demikian maka kita dapat melihat suatu kesinambungan antara targetan nasional yang kemudian disusun pada Panduan Kerja Nasional dengan implementasi program kerja baik di level wilayah, daerah dan komisariat. Artinya ada suatu kejelasan bahwa program-program kerja yang dilakukan di setiap level kepengurusan adalah sebagai bagian dari semangat kolektif nasional dalam rangka pemenuhan poin-poin keberhasilan dalam Panduan Kerja Nasional. Program kerja yang dilakukan oleh setiap aktivis KAMMI dimanapun dalam level kepengurusan apapun memiliki relevansi dengan pencapaian visi gerakan. Kesadaran ini yang kemudian akan menjadikan kerja-kerja kita semua di lapangan menjadi lebih kokoh dan berarti. Dengan menjadikan Panduan Kerja Nasional sebagai satu referensi kerja-kerja kolektif aktivis KAMMI maka dalam titik ini kita telah mencapai satu titik “penyatuan kesadaran” (unity of consiousness), bahwa dimanapun kita mengamalkan program kerja ini maka kita menyadari bahwa kader-kader KAMMI dari Aceh hingga Papua di seluruh Indonesia juga sedang berjuang melakukan hal yang serupa, bahwa kita tidak sendirian kawan.

Bisakah Kita Berpikir Strategis?

Jika kita semua sudah memahami bahwa Panduan Kerja Nasional adalah satu hal yang penting, yang kemudian menjadi rumusan kolektif yang menyatukan kesadaran kita. Lalu apa lagi yang seharusnya kita pikirkan, apakah panduan kerja yang sudah ada itu sudah baku? Sudah permanen? Sehingga ide-ide strategis yang kita miliki tidak bisa kita tuangkan ke dalamnya? Tidak ada draft yang baku dalam sebuah organisasi dimana ada kesepakatan untuk selalu memperbaikinya dari masa ke masa, sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman yang dihadapi KAMMI ke depannya. Hal ini pulalah yang membuat penulis berpikir untuk merekomendasikan beberapa poin yang dirasa cukup strategis untuk dimasukkan ke dalam Panduan Kerja Nasional, sehingga arah gerakan KAMMI secara nasional dapat berjalan dengan lebih solid dan lebih masif. Melalui usulan-usulan ini penulis mengajak kepada para aktivis KAMMI seluruh Indonesia agar juga bersama-sama memberikan tawaran-tawaran strategisnya.

Korps Instruktur Nasional, penulis menyadari bahwa salah satu hal strategis yang diwujudkan dalam kepengurusan pusat 2013-2015 adalah adanya pembentukan Korps Instruktur Nasional yang bersama-sama Kaderisasi PP KAMMI bertanggung jawab atas penyelenggaraan training-training pengkaderan KAMMI secara nasional. Selama ini penulis mengamati  adanya kebutuhan dari wilayah dan daerah akan aktivis KAMMI yang memiliki kompetensi memadai akan filosofi gerakan KAMMI, ideologi politik KAMMI, dan proses pengelolaan training pengkaderan. Salah satu kelemahan yang terlihat adalah minimnya regenerasi aktivis-aktivis level nasional KAMMI yang memang secara khusus memiliki kompetensi dalam wilayah filosofi dan ideologi gerakan KAMMI. Sehingga yang terjadi adalah beberapa alumni KAMMI masih saja menjadi dijadikan opsi satu-satunya untuk mengisi training-training KAMMI di daerah, tanpa adanya alternatif lain atau tidak adanya regenerasi yang berarti dari para aktivis dari generasi yang berikutnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pengkaderan di level nasional, penulis menilai paling tidak Korps Instruktur Nasional membutuhkan 20 orang instruktur nasional dengan jenjang kader AB 3 yang tersebar secara merata di seluruh wilayah dan daerah. Artinya tim kaderisasi di setiap wilayah diharapkan tergabung ke dalam Korps Instruktur Nasional dan secara kolektif ikut mengelola pelaksanaan training pengkaderan KAMMI yang bersifat nasional di seluruh Indonesia. Untuk mempermudah proses pengelolaannya kemudian pembagian wilayah kerjanya dibagi kepada tiga wilayah yaitu Indonesia Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara), Indonesia Tengah (Kalimantan, Sulawesi), dan Indonesia Timur (Maluku dan Papua). Melalui pembentukan Korps Instruktur Nasional ini penulis berharap problem akan pengelolaan training pengkaderan di daerah bisa teratasi kemudian KAMMI dapat melakukan proses regenerasi dan terus melahirkan intelektual-intelektual gerakan yang baru.

Training Pengkaderan Nasional, melalui forum inilah KAMMI akan melahirkan instruktur dan para pemandu level nasional. Training Pengkaderan Nasional (TPN) ini diharapkan mampu menjadi ruang standarisasi mutu pengkaderan KAMMI di seluruh Indonesia, artinya training ini akan menjadi tempat bertemunya tim kaderisasi pusat dan tim kaderisasi wilayah yang kemudian akan melakukan perumusan mengenai standar pelatihan terutama Daurah Marhalah II dan Daurah Marhalah III. Jika kita mencoba kembali melihat output seperti apa yang diharapkan dalam level penahapan jenjang kader di KAMMI maka kita akan menemukannya dalam Manhaj Kaderisasi KAMMI. Output pengkaderan yang diharapkan pada jenjang kader AB 1 adalahSyakhsiyah Islamiyah (kepribadian Islam), pada jenjang kader AB 2 adalah Syakhsiyah Da’iyah Muharrikah (kepribadian dai penggerak), dan pada jenjang kader AB 3 adalahSyakhsiyah Qiyadiyah Siyasiyah (kepribadian pemimpin pengambil kebijakan)[7].

Untuk memenuhi output ini maka dibutuhkan dua perangkat dalam sistem kaderisasi KAMMI, yaitu : 1. Instruktur (Trainer), yaitu pelaksana penerapan manhaj kaderisasi KAMMI untuk sarana kaderisasi yang diterapkan dalam bentuk training pelatihan[8], 2. Pemandu, yaitu pelaksana penerapan manhaj kaderisasi KAMMI dengan cara melakukan bimbingan intensif kepada kader agar dapat memenuhi poin Indeks jati Diri Kader (IJDK) KAMMI.[9] Melalui forum Training Pengkaderan Nasional diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi bagi kaderisasi-kaderisasi wilayah kemudian alumni dari TPN memiliki tugas untuk mengembangkan dua institusi di wilayahnya masing-masing yaitu : 1. Korps Instruktur Wilayah, yang bertanggungjawab pada pelaksanaan training pengkaderan KAMMI di wilayah dan daerah yang diampunya dan kemudian melakukan koordinasi terpusat dengan Korps Instruktur Nasional, 2. Korps Pemandu Wilayah, yang bertanggungjawab pada pelaksanaan madrasah KAMMI, baik madrasah am (kajian) maupun madrasah khas(mentoring), di wilayah dan daerah yang diampunya dan kemudian melakukan koordinasi terpusat dengan Departemen Kaderisasi Pengurus Pusat KAMMI. Saya berpikir paling tidak kita membutuhkan pembentukan minimal 8 Korps Instruktur Wilayah dan 8 Korps Pemandu Wilayah di seluruh Indonesia. Ini adalah angka minimal yang dibutuhkan oleh KAMMI agar sistem Korps Instruktur Nasional dan Kaderisasi PP KAMMI dapat berjalan dengan optimal.

Manhaj Ideologi Politik, saya mengamati selama ini KAMMI belum memiliki satu rangkuman buku yang memuat tafsir-tafsir filosofi gerakan yang dapat dijadikan sebagai referensi utama bagi materi-materi pengkaderan di KAMMI. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa pimpinan KAMMI seperti Rijalul Imam [Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI 2009-2011] yang menelurkan gagasan “Tafsir Epistemik Prinsip Perjuangan KAMMI : Agenda dan Mihwar Gerakan Keummatan”[10], tetapi gagasan ini belum ditindaklanjuti dengan adanya satu buku induk yang berisikan pandangan filosofi gerakan KAMMI kemudian dijadikan sebagai referensi utama. HMI telah lama mengeluarkan pemikiran otentiknya yang diwakili oleh Nurcholish Madjid dengan gagasan “Nilai Dasar Perjuangan” [NDP][11], gagasan ini diakui sebagai karya pemikiran otentik yang mendeskripsikan visi dari HMI.

Pada titik inilah kemudian saya menyimpulkan bahwa KAMMI harus menelurkan “Manhaj Ideologi Politik” yaitu buku induk yang menjadi tafsir bagi setiap perangkat ideologi dalam pembahasan yang cukup mendalam. Beberapa perangkat ideologi yang saya tawarkan dibahas dalam buku manhaj ini adalah poin-poin yang terdapat di dalam Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) KAMMI[12], yaitu : 1. Visi Gerakan, 2. Misi Gerakan, 3. Kredo Gerakan, 4. Prinsip Gerakan, 5. Karakter Organisasi, 6. Paradigma Gerakan, 7. Unsur-Unsur Perjuangan, 8. Tafsir Logo KAMMI. Ide dasarnya pada “Manhaj Ideologi Politik” ini akan membahas delapan aspek perangkat ideologi gerakan tersebut secara mendalam disertai dengan referensi penulisan ilmiah yang baik.

Akan dilakukan dua metode dalam melakukan analisa ideologi KAMMI yaitu melalui penafsiran secara qur’ani dilengkapi dengan intrepretasi melalui pisau analisis ilmu sosial sehingga didapatkan gambaran yang utuh dan komprehensif akan tafsir ideologi gerakan KAMMI ini. Kemudian Manhaj Ideologi Politik ini akan menjadi buku ideologi wajib yang dibaca, dipahami dan diaktualisasikan oleh setiap level pengkaderan KAMMI baik dari tingkatan nasional hingga komisariat. Sehingga para pengkader, instruktur dan pemandu memiliki satu acuan referensi yang jelas ketika berbicara tentang perangkat ideologi KAMMI dalam berbagai forum pengkaderan yang ada. Dalam bayangan saya “Manhaj Ideologi Politik” KAMMI ini posisinya akan menjadi seperti “Nilai Dasar Perjuangan” HMI, manhaj ini akan menjadi acuan utama bagi para kader KAMMI ketika ingin melakukan intrepretasi dan penafsiran ideologi KAMMI.

Presiden Mahasiswa, posisi strategis presiden mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa di berbagai universitas di seluruh Indonesia menjadi satu prioritas penting yang dicermati oleh KAMMI. Pemenangan kader KAMMI sebagai presiden mahasiswa adalah salah satu bentuk nyata dari seberapa besar akseptabilitas publik KAMMI pada tingkat universitas. Melalui dinamika politik yang ada di dalam Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILUWA), KAMMI dapat merasakan atmosfer demokrasi dan melakukan proses pematangan aktivisnya melalui kompetisi politik pemilu mahasiswa. Sebenarnya selama beberapa tahun terakhir aktivis KAMMI di berbagai universitas di seluruh Indonesia telah berhasil mencapai kemenangan politik sebagai presiden mahasiswa. Satu hal yang menjadi catatan penulis adalah inisiatif politik yang dilakukan oleh para aktivis KAMMI tersebut dalam melakukan proses pemenangan politik kampus itu berasal dari masing-masing komisariat atau universitas dimana aktivis KAMMI itu berasal dan  tidak menjadi suatu kebijakan strategis nasional yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat KAMMI kemudian diturunkan menjadi arahan strategis di tingkat wilayah, daerah dan komisariat. Sehingga terkadang terjadi gap komunikasi antara struktur KAMMI dengan para aktivis KAMMI yang menjadi presiden mahasiswa di berbagai universitas tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka penulis mengajukan satu usulan bahwa kebijakan pemenangan kader KAMMI di berbagai momentum pemilu mahasiswa harus disahkan menjadi satu kebijakan strategis nasional KAMMI yang diturunkan kepada wilayah, daerah dan komisariat sehingga struktur KAMMI memiliki kewenangan yang besar dan dapat melakukan mobilisasi nasional untuk mencapai pemenangan politik di berbagai kampus lainnya. Artinya secara internal KAMMI mampu melakukan konsolidasi nasional terhadap para presiden mahasiswa yang berasal dari KAMMI yang kemudian diharapkan dapat membentuk suatu aliansi nasional strategis yang turut memperjuangkan visi politik KAMMI di dalamnya.

Kemudian secara eksternal KAMMI secara simultan melakukan ekspansi politik terhadap badan eksekutif mahasiswa yang belum dimenangkan oleh KAMMI, ini merupakan sarana yang baik untuk meningkatkan skill politik aktivis KAMMI dan juga menguji kematangan gerakan KAMMI dalam kontestasi politik gerakan mahasiswa. Untuk itu saya mengajukan poin “Pemenangan kader KAMMI sebagai Presiden Mahasiswa di tingkat Universitas pada 120 universitas di Indonesia dengan rincian 70 universitas berbasiskan PTN dan UIN, serta 50 universitas berbasiskan PTS”. Ini adalah poin strategis yang menjadi tawaran penulis, bisa jadi saat ini angka ini dirasa terlalu tinggi untuk dicapai, tetapi yakinlah jika aktivis KAMMI seluruh Indonesia sudah mengikhtiarkan visi ini, tidak ada yang tidak mungkin dicapai, tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki kawan.

Ikhtitam

Kesinambungan narasi dari visi gerakan hingga program kerja menjadi poin penting yang muncul dari pembahasan ini. Jika para aktivis KAMMI memahami narasi besar dari visi gerakan, renstra gerakan, panduan kerja nasional hingga program kerja maka kita semua akan menyadari bahwa yang kita lakukan adalah sebuah kerja kolektif nasional dimana aktivitas setiap level struktur KAMMI, bahkan setiap anggota KAMMI memiliki andil dalam pencapaian visi gerakan dalam Panduan Kerja Nasional KAMMI. Saya menyebut titik ini sebagai momentum “Penyatuan Kesadaran” (Unity of Consiousness), dimana setiap kader KAMMI mampu merasakan geliat perjuangan yang sedang dilakukan oleh seluruh kader KAMMI se-Indonesia. Kemudian adanya beberapa usulan strategis yang dimasukkan ke dalam Panduan Kerja Nasional seperti poin Korps Instruktur Nasional, Training Pengkaderan Nasional, Manhaj Ideologi Politik dan Presiden Mahasiswa adalah tafsir pribadi penulis melihat kebutuhan strategis apa yang dibutuhkan gerakan KAMMI saat ini. Penulis berharap rekomendasi ini dapat semakin menjadikan gerakan KAMMI ini solid secara internal dan masif secara eksternal.

KAMMI adalah ruang pengujian dan pembuktian kecintaan kita terhadap aktivisme, selama berada di KAMMI saya akhirnya menyadari bahwa gerakan ini pada akhirnya akan memilih. KAMMI akan memilih mana orang-orang yang benar mencintainya secara jujur, sederhana dan sepenuh hati. Tulisan ini pun merupakan bentuk harapan dan kecintaan saya terhadap gerakan yang sudah saya bersamai dan dampingi selama tujuh tahun terakhir. Bisa jadi kita semua pernah merasakan kekecewaan pada gerakan ini, bisa jadi kita semua pernah merasakan hilangnya kepercayaan kepada gerakan ini, bisa jadi kita semua pernah memutuskan untuk meninggalkan gerakan ini. Tetapi yakinlah kawan bahwa kekecewaan dan keresahan itu hanya bisa diubah dengan pembuktian kecintaan kita kepada KAMMI, kita akan selalu kembali bangkit walau masalah seperti apapun yang melanda, kita akan selalu percaya kepada ketulusan kawan-kawan seperjuangan kita di sini dan kita akan tetap bertahan sampai titik perjuangan yang terakhir. Tetaplah bertahan pada garis perjuangan ini kawan, dan katakanlah kepada dunia, “Ini cara kami untuk mencintai KAMMI dengan sederhana”.

nashrun minallah wa fathun qariib

[1] Mahasiswa Pasca Sarjana Kajian Terorisme dan Keamanan Internasional FISIP UI, anggota biasa KAMMI

[2] AB yang dimaksud adalah Anggota Biasa KAMMI, yang terdiri atas tiga jenjang yaitu AB 1, AB 2 dan AB 3

[3] Rijalul Imam dan Amin Sudarsono, “Panduan Kerja Nasional KAMMI : Periode Masa Juang 2009-2010”, hal 7

[4] Rijalul Imam dan Amin Sudarsono, “Panduan Kerja Nasional KAMMI : Periode Masa Juang 2009-2010”, hal 4-5

[5] Pasal 6, Visi, Anggaran Dasar, “Konstitusi KAMMI : Hasil Muktamar VII KAMMI, Banda Aceh, 13-18 Maret 2011”, hal 3

[6] Yang dimaksud dengan wilayah dan daerah di sini adalah Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah KAMMI

[7] Departemen Kaderisasi Pimpinan Pusat KAMMI, “Manhaj Kaderisasi KAMMI 1433 H”, (KAMMI Press : Jakarta, 2011), hal 3-5

[8] Departemen Kaderisasi Pimpinan Pusat KAMMI, “Manhaj Kaderisasi KAMMI 1433 H”, (KAMMI Press : Jakarta, 2011), hal 14

[9] Departemen Kaderisasi Pimpinan Pusat KAMMI, “Manhaj Kaderisasi KAMMI 1433 H”, (KAMMI Press : Jakarta, 2011), hal 11-12

[10] Rijalul Imam, “Tafsir Epistemik Prinsip Perjuangan KAMMI :Agenda dan Mihwar Gerakan Keummatan”, 2010

[11] “Nilai Dasar Perjuangan HMI”, http://hmitpi.blogspot.com/p/nilai-nilai-dasar-perjuangan-hmi.html , diakses pada 6 Agustus 2012

[12] Pasal 1, Pengertian, Garis-Garis Besar Haluan Organisasi, “Konstitusi KAMMI : Hasil Muktamar VII KAMMI, Banda Aceh, 13-18 Maret 2011”, hal 34

Comments are closed.

Read More