Kedatangan SBY Dipertanyakan -KAMMI Gelar Aksi Menolak Hari Ini-

Kedatangan SBY Dipertanyakan

KAMMI Gelar Aksi Menolak Hari Ini

Selasa, 22 Oktober 2013 

PROTES - Aksi aktivis KAMMI saat menggelar demo
beberapa waktu lalu di Banjarmasin.

BANJARMASIN – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berkunjung ke Kalsel dan mengadakan sejumlah kegiatan. Diantaranya meresmikan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) dan melantik pengurus PWI Pusat.
Namun kedatangan SBY ini dinilai tidak transparan, termasuk dari segi biaya untuk menyambut orang nomor satu di negeri ini. Selain itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) akan mengadakan aksi penolakan dan upaya memblokade kedatangan SBY ke Banjarbaru, hari ini (22/10).
Ketua KAMMI Kalsel Laifvan Shuffy Irwani menilai kedatangan SBY ke Kalsel dianggap tidak membawa kemajuan untuk daerah ini. Sebab selama sembilan tahun kepemimpinannya, Indonesia dinilai belum merasakan perubahan yang sistematis.
“Kami menyeru agar menolak dan memblokade kedatangan SBY besok (hari ini, Red) mulai pukul 08.00 Wita,” ujarnya.
Sementara, Direktur Lembaga Komunitas untuk Demokrasi (LKOMDEK) Muhith Afif menilai, penyambutan kedatangan Presiden RI tidak sesuai ketentuan. Ia merinci ada beberapa hal yang menjadi indikasi awal telah terjadi pengabaian ketentuan perundang-undangan. Termasuk tidak adanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan kedatangan atau penyambutan presiden.
“Padahal, unit layanan pengadaan Pemprov Kalsel berkewajiban mengumumkan apabila akan dilakukan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, telah ada aktivitas fisik di lokasi Kantor Setdaprov Kalsel di Banjarbaru yang menandakan telah ada pihak lain yang ditunjuk mengerjakan persiapan penyambutan Presiden RI. Pemprov Kalsel tidak mengumumkan secara terbuka pengumuman penetapan penyediaan barang dan jasa sebagaimana di atur dalam Perpres 70 tahun 2012.
“Dengan tidak diumumkannya proses pengadaan barang dan jasa secara terbuka, maka masyarakat tidak bisa tahu, berapa sesungguhnya dana yg disiapkan Pemprov untuk penyambutan presiden RI,” tambahnya.
Menjadi permasalahan ketika di APBD-P 2013 tidak ada lagi anggaran untuk menyambut Presiden SBY. Sebab anggaran di APBD untuk penyambutan presiden telah dipergunakan pada saat menyambut Wakil Presiden Boediono bulan Mei lalu dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong.
“Untuk itu, kami mendesak agar pemprov memberikan transparansi dana untuk menyambut kedatangan presiden SBY. Jangan sampai anggaran untuk bencana atau keperluan darurat lain terpakai untuk acara seremonial belaka,” imbuhnya. (mrn)

Sumber: Radar Banjarmasin